INFORMASI INFORMASI Buruh, Nelayan ,petani

INFORMASI TENTANG BURUH
Buruh Tolak UMK 2010

Penetapan UMK 2010 kemarin direaksi kalangan buruh. Sekitar 500 buruh dari berbagai perusahaan di kota dan kabupaten menggelar aksi menolak ketetapan UMK oleh Gubernur Jatim. Sebaliknya mereka mendesak pemerintah termasuk DPRD turut mencabut penetapan UMK dan menaikkan menjadi 50 persen dari semula.''UMK yang sudah ditetapkan jelas tidak memihak kaum buruh, baik di kota maupun di kabupaten. Dengan demikian penetapan itu harus dicabut dan direvisi ulang," teriak Afik Irwanto, kordinator aksi yang mengatasnamakan Aliansi Buruh dan Rakyat Mojokerto (ABRM) saat berorasi di depan gedung pemkot.
Diantara ratusan butuh yang mengikuti aksi tersebut adalah dari FNPBI-Independen, PC PMII, SPI, FSPMI, BEM Unimas, Forum Buruh Mitra Binamandiri Makmur dan Forum Buruh Bokormas.
Tak hanya membentangkan spanduk penolakan UMK dan puluhan poster hujatan yang ditujukan pemerintah setempat, namun mereka juga membawa truk terbuka dan menggunakan pengeras suara berukuran besar. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, mereka menilai UMK Kota 2010 sebesar Rp 805 ribu adalah produk kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (Depeko), pengusaha dan Pemkot Mojokerto.
Dimana, prosedur yang dilakukan termasuk survei harga pasar untuk menentukan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tidak transparan. ''Kesepakatan usulan UMK itu hanya mendukung kepentingan pengusaha saja. Baik itu Disnaker atau pemkot sendiri," kata Khusairi peserta demo yang lain.
Selama sekitar 40 menit menggelar orasi, lima perwakilan aksi yang mewakili beberapa organisasi diizinkan menyampaikan tuntan mereka ke DPRD. Meski saat itu dewan sedang melakukan pembahasan RAPBD 2010.
Namun, sebelum masuk ke komplek pemkot, sebelumnya perwakilan sempat dihadang satpol PP yang menanyakan identitas masing-masing perwakilan. Beruntung, insiden yang sempat menyulut masa aksi itu tak berlangsung lama. Mereka akhirnya diperbolehkan menemui perwakilan anggota dewan setelah meninggalkan KTP.
Selama di gedung dewan, lima perwakilan termasuk dari unsur FNPBI-Independen dan PC PMII itu ditemui langsung Ketua DPRD Mulyadi dan Komisi III (Kesra). Masing-masing Sugeng Sudarno dan Ketua Komisi III, Nur Aida Rahayuningsih.
Dalam pertemuan yang berlansung selama 30 menit itu, perwakilan mendesak DPRD turut berpihak pada buruh atas hasil UMK. Yakni dengan mendorong eksekutif mencabut ketetapan yang ada dan menaikkan angka UMK sebesar 50 persen dari UMK 2009 Rp 760 ribu. ''Kami menilai UMK yang ada sekarang ini sangat tidak layak. Makanya ini harus segera dicabut dan naikkan menjadi 50 persen,'' kata Toha Maksum.
Di hadapan para wakil rakyat, perwakilan juga melontar kritikan terhadap proses penentuan UMK oleh Depeko. Selain dipandang tidak transparan, usulan yang sudah ditandatangani Wali Kota Abdul Gani Soehartono itu banyak kejanggalan. Semisal, unsur yang dilakukan kala survei pasar oleh Depeko tidak rasional. Disamping terlalu rendah, hal itu dianggap asal-asalan dan terkesan formalitas. ''Karena proses yang tidak fair itulah kami menolak UMK ini,'' tegasnya.
Ketua DPRD Mulyadi mengaku bakal menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan kalangan buruh tersebut. Salah satunya dengan mengambil langkah dengan memanggil Disnaker dan Depeko selaku pihak yang mengusulkan ke Gubernur Jatim. ''Ini (UMK, Red) adalah persoalan klasiks yang setiap tahun muncul. Sebab kami melihat Depeko dan Disnaker hampir tidak pernah mengoordinasikan dengan kami," terangnya.Buruh Deadline Pemkab Seminggu
Selain di Kota Mojokerto, aksi juga dilakukan di Pemkab Mojokerto. Tepat di depan gerbang, massa aksi yang didominasi buruh tersebut terhadap barisan aparat kepolisian. Akibatnya, massa hanya bisa berorasi dan membentangkan poster di depan gerbang. ''Upah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Upah yang ditetapkan tahun 2010 belum layak. Pemerintah harus berani merevisinya,'' lontar korlap aksi, Siswanto dari atas truk.
Tak lama setelah bernegosiasi, akhirnya sejumlah perwakilan diperbolehkan masuk. Sesuai elemen yang tergabung, perwakilan diantaranya dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent, PC PMII Mojokerto, SPI Mojokerto, FSPMI dan dari sejumlah perusahaan.
Perwakilan ditemui Wabup Mojokerto, Wahyudi Iswanto, Kepala Disnakertrans, Agus M Anas dan Kapolresta Mojokerto. Selama pertemuan, buruh maupun mahasiswa mendesak Pemkab Mojokerto merevisi SK Gubernur tentang UMK. UMK tahun 2010 yang ditetapkan Rp 1.009.150 dinilai terlalu kecil. ''Buruh belum menerima upah yang layak,'' lontar Heri Subagio dari FSPMI sembari mengusulkan adanya tim independent selain dewan pengupahan dalam melaksanakan survei.
Terhadap UMK untuk Kabupaten Mojokerto, Wahyudi Iswanto mengatakan, dari rangking yang ada, masuk rangking tiga. Soal merevisi, pihaknya tidak langsung memberikan kepastian. ''Ini nanti akan kami sampaikan ke Pak Bupati. Kan harus dibahas dulu,'' katanya.
Mendapat jawaban tersebut, para pewakilan meminta kepastian. ''Kami hanya ingin kepastian. Pemkab sanggup merevisi atau tidak?'' lontar seorang perwakilan.
Karena kembali mendapat jawaban sama, mereka pun menjatuhkan deadline. Mereka memberikan kesempatan kepada pemerintah selama seminggu untuk memberikan kepastian. ''Seminggu lagi, akan kami tagih,'' tegas Heri Subagio. Usai memberikan deadline tersebut, mereka pun kembali bergabung dengan massa yang menunggu di luar dan membubarkan diri.
INFORMASI TENTANG PERTANIAN
Mentan: Ketersedian Pan gan Kita Aman!


JAKARTA -- Kemarau basah sedang membawa berkah. Barangkali inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Tatkala sejumlah negara –seperti Rusia, Australia, India, dan beberapa negara lain—khawatir dengan trend menurunnya produksi pangan mereka, produksi pertanian Indonesia justru diperkirakan meningkat cukup bermakna.
Luas tanam padi per Juli 2010, menurut Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatot S. Irianto, sudah mencapai 12,257 juta ha. Artinya mencapai 101,5% atau lebih tinggi 180 ribu ha dibanding realisasi penanam padi pada periode yang sama tahun lalu.

Dalam dua bulan ke depan, luas tanam dipastikan masih akan bertambah. Dengan asumsi masih cukup tersedia air karena kemarau basah, maka sasaran tanam bulan Agustus dan September masing-masing seluas 664 ribu ha dan 526 ribu ha akan dapat tercapai. Dengan demikian total luas tanam yang akan menentukan produksi tahun 2010 akan mencapai angka 13,45 juta ha.
Dari capaian luas tanam tersebut, maka luas panen padi diperkirakan mencapai 13,08 juta ha. Dan, dengan produktivitas rata-rata 5,132 ton/ha maka produksi padi tahun ini akan mencapai 67,15 juta ton GKG alias naik 3,08% dari angka produksi tahun lalu. Kenaikan produksi 2010. Pertumbuhan 3,08%, mesi masih di bawah pertumbuhan produksi tahun lalu, masih lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan konsumsi (sesuai pertumbuhan penduduk 1,34%).

Khusus menjelang lebaran, dalam periode Agustus-September 2010, panen terjadi pada sawah seluas 2,046 juta ha (setara 10,19 juta ton GKG). Luas panen pada Agustus sekitar 1,2 juta ha (setara 6 juta ton GKG) dan pada September 839 ribu ha (setara 4,19 juta ton GKG). Kegiatan panen masih banyak terjadi di Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Kalsel, Sumsel dan Sumut.

Dari data dan fakta itu, kata Mentan Suswono, dapat disimpulkan sampai akhir tahun 2010 pasokan beras aman. ‘’Insya Allah, Indonesia masih mengalami swasembada beras berkelanjutan. Bahkan, kita akan mengalami surplus lebih dari 5 juta ton beras.”
Menyadari adanya dinamikan perubahan iklim, tambah Mentan, pemerintah melakukan sejumlah langkah dan kebijakan untuk menjamin pasokan. Dalam jangka pendek, Kementerian Pertanian akan :
• Mempercepat penyaluran bantuan benih untuk pertanaman Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 48.000 ton atau setara dengan 2,04 juta ha.
• Mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) sampai Nopember 2010 sejumlah 113.255 ton pupuk NPK, 339.767 ton pupuk organik dan 2,26 juta liter pupuk organik cair untuk luasan 1,13 juta ha.
• Menyiapkan pupuk bersubsidi di lini IV sesuai kebutuhan dan jadwal tanam serta mendorong penyerapan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
• Mengamankan pertanaman dari dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) dan dari serangan OPT dengan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Bahan Pengendalian Hama Terpadu (Tikus) sejumlah 244.444 boks; menyalurkan pestisida buffer stok (APBN 2010) di 31 provinsi sejumlah 121.300 kg dan APBNP 2010 untuk pengendalian hama wereng batang coklat (WBC) sebanyak 30.900 kg/ltr di 22 provinsi. Jumlah pestisida untuk WBC diasumsikan dapat mengendalikan luas pertanaman sekitar 76.500 hektar (pestisida racun kontak seluas 18.500 hektar dan pestisida fungsi ganda sebanyak 58.000 hektar).
• Mempercepat proses bantuan alsintan 3.395 unit traktor roda 2, dan pompa air 3.300 unit, serta alat pengendalian handsprayer sejumlah 6.500 unit.
• Memberikan insentif bagi para pendamping SL-PTT, Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD), dan Mantri Statistik agar pelaporan tanam dan panen lebih akurat dan tepat waktu.
• Melakukan koordinasi dan pemantauan ke lapangan secara periodik pada daerah-daerah sentra produksi untuk menurunkan kehilangan hasil produksi dengan penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik.
Selain beras, papar Mentan, pasokan daging dan telur ayam juga surplus sampai akhir tahun. Sementara ketersediaan gula, daging sapi, bawang merah dan cabe cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran tahun ini.
Atas dasar itu, Mentan meminta masyarakat tidak panik. ‘’Ketersedian pangan kita aman. Bahkan surplus,’’ tegasnya.


INFORMASI TENTANG NELAYAN
kEnam Nelayan Indonesia Masih Ditahan Malaysia
Sabtu, 28 Agustus 2010, 13:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak enam nelayan tradisional asal Kelurahan Brandan Timur dan Kelurahan Sei Billah, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, masih ditahan oleh Polisi Malaysia di Kedah, Malaysia, sejak 9 Juli 2010. Demikian keterangan pers Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Sabtu.
Riza Damanik mengatakan nelayan yang masih ditahan, yaitu Zulham (40), Ismail (27), Amat (24), Hamid (50), Syahrial (42) dan Mahmud (42). Yang memprihatinkan, kata dia, Pemerintah Malaysia maupun Kedutaan Besar RI di Malaysia tidak memberikan informasi terkait status keenam nelayan asal Sumatera Utara tersebut.
Hal ini berbeda dengan tindakan bersama yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat melepas tujuh pencuri ikan asal Malaysia.
Sejak 2008, sudah lebih dari 50 nelayan tradisional asal Langkat mengalami persoalan serupa. Mereka dituduh memasuki wilayah laut Malaysia tanpa izin, tepatnya di kawasan Batu Putih, sekitar dua mil laut sebelum perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Kiara berharap, Pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi untuk membebaskan keenam nelayan itu. "Keluarga keenam nelayan tersebut baru mengetahui informasi keberadaan kepala keluarga mereka dari TKI," katanya.
Hubungan Indonesia dengan Malaysia memanas dalam beberapa hari terakhir menyusul insiden saling tangkap di Perairan Bintan, Kepulauan Riau pada 13 Agustus 2010. Tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan tersebut.
Saat menggiring tujuh nelayan, Polisi Laut Malaysia kemudian menangkap tiga petugas KKP dan melepas tembakan peringatan. Ketiga petugas kemudian ditahan beberapa hari di Johor Malaysia sebelum akhirnya dilepaskan. Pada saat yang sama, aparat keamanan Indonesia melepas tujuh nelayan Malaysia. Aksi unjuk rasa di kedubes kedua negara terjadi beberapa hari terakhi.